Kejar Rejeki melalui Sertifikasi

rubrik Teachers Forum


Bukan rahasia lagi di kalangan para guru bahwa ‘proyek’ sertifikasi guru identik dengan keuntungan financial – berupa insentif yang lumayan untuk menambah pendapatan tanpa harus menambah jam kerja.

Terlebih yang diperlukan hanya dokumen-dokumen mati, lembar-lembar kertas sertifikat pelatihan, piagam penghargaan keikutsertaan dalam seminar atau workshop.Makin banyak dokumen terkumpul, harapan lulus sertifikasi semakin besar.

Adalah tiga orang Guru sekolah swasta; Pak Burhan,Pak Busro dan Pak Budi (bukan nama sebenarnya). Ketiganya dikenal sebagai Guru yang kurang disiplin. Mengajar sekenanya, masuk kelas tak pernah on-time. Merasa diri senior, sudah puluhan tahun mengajar, sehingga dokumen minimal seperti lesson plan (rencana pemelajaran) pun tidak pernah dibuat. Diberikan kesempatan belajar lagi; pelatihan, kursus singkat dan sejenisnya, tak pernah mau.Untuk apa lagi? Sudah cukup, tak perlu pelatihan, tak perlu belajar macam-macam.

Tetapi ketika mendengar bahwa program sertifikasi guru ada duit-nya, mereka bertiga sangat antusias, sibuk runtang-runtung kesana-kemari mengumpulkan dokumen. Karena minimnya dokumen yang ada, tak segan-segan mereka membuat dokumen-dokumen fiktif/palsu. Dalam bincang-bincang mereka tentang upaya mengakali sertifikasi, terekam pembicaraan berikut;

Burhan: “Bagaimana friends, setelah dikumpul-kumpulkan evidence saya sangat sedikit,” pak Burhan membuka pembicaraan.
Budi : “Sama Jo, saya punya juga tidak mencukupi, bahkan hanya sekitar 200 poin,” sahut Budi. (skor minimum 800)
Busro : “Boro-boro punya saya, bisa dihitung jari,” dengan bangga Busro menimpali. "Bagaimana kita menutupi kekurangan dokumen-dokumen ini?”
Budi : “Eh … itu gampang Jo .., You kan ingat, tiga tahun terakhir ini sekolah kita mengadakan beberapa kali workshop dan pelatihan, kenapa tak meminta saja kepada pimpinan untuk membuatkan sertifikat?”
Burhan : ”Oh…boleh juga you punya ide. Kita datangi saja tuh pimpinan, minta dia buatkan sertifikat dan piagam walau kita tak mengikutinya saat itu.”
Busro : “It’s impossible friends, bagaimana mungkin, pimpinan kita mau buatkan kalau kita sendiri tidak ikut. Ngga mungkin lah yau…,” tegas Busro pesimis.
Budi : “Eh… tenang aja, nanti aku urus. Itu mah kecil, kasih saja pimpinan kita doku (dibaca= duit), pasti mau.”
Busro : “Kalau begitu kita menyuap dan memalsukan dokumen dong?” tanyanya ragu-ragu.
Burhan : ”Ah…… kamu ini kaya nggak tahu aja. Udahlah dicoba aja dulu, yang
penting kita bisa disertifikasi dan mendapatkan tunjangan,” Burhan menimpali
Busro.
Busro : “Seandainya bisa pun, pasti dokumen kita masih kurang. Saya hitunghitung pelatihan selama ini hanya bisa menutup sekitar 60 poin.” Busro menjelaskan detil perhitungan skor-nya
Budi : “Oh… iya ya….. hanya sekitar 60 poin.”
Burhan : “Ah… masih ada ide. Saya punya kenalan Guru di kota, dia rajin ikut seminar, pelatihan, workshop semacamnya.”
Budi : “Maksudmu..?”
Burhan : “Saya akan minta teman di kota itu untuk mencarikan blanko-blanko kosong sertifikat dan penghargaan, kita tinggal mengisinya.”
Busro : ”Bagaimana bisa, kan acaranya sudah berlalu?” tanyanya Busro jeli.
Budi : “Gampang Jo….. suruh saja ia foto-copy, namanya ditutupi, sehingga kita tinggal ganti nama kita. ”
Burhan : “Ya ngga bisa lah Bud……, dokumen kan harus ada yang asli, mana mungkin di-foto copy?”
Busro : “Iya tidak mungkin itu.”
Burhan : “Begini saja. Di kota kan banyak pelatihan, bahkan setiap hari ada. Saya akan suruh teman itu ikut, dan daftarkan nama kita sebagai peserta sehingga kita dapat sertifikat asli.”
Budi : “Oke ide bagus itu. Di samping legal, juga sertifikatnya asli. Kita kirim saja uang lebih ke teman si Burhan, lalu minta mengirim sertifikat itu viapost. Bereskan kan?”
Busro : “Bisa juga sih… tetapi tetap saja, sertifikat itu asli tapi palsu alias aspal,” Busro mencobainya.
Burhan : “Ah… kamu ini, ideal banget sih. Sudahlah lupakan semuanya, asli atau palsu yang penting kita dapat sertifikat dan bisa di sertifikasi lalu dapat rapelan tunjangan,” Burhan tidak sabar.

Akhirnya mereka pun sepakat mengumpulkan ratusan ribu rupiah, dikirim ke teman Burhan di kota. Dalam waktu kurang dari satu bulan, maka setumpuk lembaran sertifikat, penghargaan telah berada di tangan ketiga guru itu. Tiba waktunya menyerahkan dokumen kepada kepala sekolah ke dinas pendidikan setempat. Selanjutnya mereka menunggu pengumuman transfer tambahan bulanan.

****

Sekelumit gambaran kesalahan persepsi para guru dalam merespon inisiatif yang baik dari pemerintah, tentang sertifikasi guru.

Tujuan utama sertifikasi adalah untuk meningkatkan kompetensi guru, sehingga kualitas pemelajaran meningkat dan akhirnya lulusannya pun bermutu. Tunjangan atau insentif bukan tujuan utama, hanyalah sebagai akibat dari meningkatnya kompetensi dan kinerja guru.

Jika kesalahan persepsi seperti ini terus dibiarkan maka tentu saja program sertifikasi tidak akan bermakna, sebaliknya jadi ajang pencarian tambahan income alias bagi-bagi duit.

Perlu dicari alternatif model sertifikasi yang lebih berbobot. Tak sekedar mensyaratkan lembar-lembar kertas atau dokumen mati, melainkan lebih menekankan pada kompetensi dan kinerja (achievement) nyata.

Seperti terinci dalam Undang-undang SISDIKNAS, bahwa Guru mesti memiliki kompetensi profesi, pedagogi, pribadidan kompetensi sosial.

Kompetensi tersebut yang perlu diukur, tentu tak cukup hanya dengan kumpulan dokumen mati atau test tertulis, juga observasi langsung melihat bagaimana proses pemelajaran di kelas dilaksanakan.

Pencapaian-pencapaian yang mereka peroleh, harus ada bukti otentik, didukung dengan adanya testimoni dari pihak yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tak perlu pencapaian besar atau spektakuler seperti menjadi guru teladan nasional, atau publikasi karya tulis pendidikan yang best seller nasional, tetapi berawal dari pencapaian sederhana yang prinsipil seperti kehadiran, perencanaan pemelajaran, mengimplementasikannya dengan baik, kontribusi waktu dan tenaga untuk anakanak,serta peduli lingkungan sekolah.

Untuk mensertifikasi guru seperti dimaksud, tentu perlu tim independen di tiap daerah: punya komitmen, jauh dari mental kolusi, korupsi dan nepotisme. Tim sertifikasi tidak hanya duduk meneliti dokumen-dokumen mati, melainkan terjun ke kelas-kelas.

Dengan demikian sertifikasi Guru bukan lagi sarana mengejar rejeki, melainkan meningkatkan kinerja dan kompetensi.TG

Herman JP. Maryanto
Guru di Timika, Papua

*)Tulisan ini diterbitkan pada edisi 11/2011. Judul cover : MENJADI INDONESIA. Dapatkan majalah Teachers Guide di Gramedia atau Gunung Agung. Atau, silakan berlangganan jika tak ingin luput ketinggalan.

JIKA ANAK GURU IKUT SEKOLAH

Pertimbangkan Kemanusiaan, Loyalitas, dan Profesionalisme

Sudah hampir satu semester ini kepsek Pak Didin bimbang. Lebih dari sepuluh orang Guru nya membawa anak saat mengajar. Alasannya klasik : tak ada pembantu, sehingga tak ada yang mengurus si anak. Mau melarang, Pak Diding enggan lantaran banyak Guru jadi sering mangkir alasan anak. Diijinkan, tapi koq ya mengganggu proses mengajar.

Bahkan kini beberapa diantara anak ikut masuk kelas, ikut belajar, ikut sekolah tanpa keabsahan. Awalnya sih seolah titip teman sejawat yang mengajar di kelas usia
anak-anak mereka. Pak Didin sedang mencari aturan yang win-win. Tapi,terlambat! Hampir satu tahun hal ini berjalan. Ah… pak Didin bingung.

Awalnya bisik-bisik antar Guru, yang sebagian besar punya anak usia sekolah, di usia dini/kelompok bermain. Entah siapa yang memulai, pergunjingan ingin meminta hak anak Guru boleh ikut sekolah dengan harga minimalis makin menguat.

“Ya, kami kan mendidik anak orang lain. Tentu saja kami juga ingin anak kami menerima layanan pendidikan yang se-level dengan sekolah tempat saya mengajar. Ngiri juga gitu lho,” ungkap Bu Prita, Guru SD di Jakarta Selatan.

“Kalo ngikutin kata hati, kepingin juga anak saya merasakan sekolah di sini. Sudah hampir lima belas tahun saya mengabdi. Kini kami sedang menunggu keputusan direksi, apakah anak kami bisa sekolah dengan biaya seringan mungkin, syukur-syukur free…he..he..,” tawa renyah Pak Gani, guru di sekolah inklusi top di Jakarta Pusat.

“Di sekolah ini, kami selalu mendapat pelatihan mengajar dengan berbagai metode, serta pengembangan profesionalisme. Namun hati kami sedih, anak saya di sekolah lain tak tersentuh peningkatan kualitas pendidikan seperti ini. Semua serba apa adanya. Yah… kami tentu akan sangat bersyukur jika sekolah bisa mengakomodasi anak kami di sini,” keluh Pak Sam, guru di sekolah beken dengan bilingual system.

Manusiawi memang jika Guru juga berkeinginan memberi pendidikan terbaik untuk anak mereka sendiri di sekolah keren dan unggul. Kebanyakan, anak para guru itu bersekolah di SD negeri (gratis), atau sekolah dekat rumah yang berharga minimal. Faktor biaya menjadi pertimbangan utama kebanyakan para Guru bila ingin menyekolahkan anak di sekolah bermutu.

Pertimbangan Sekolah
Bu Fatim, pemilik sekolah yang sudah 10 tahun melayani pendidikan usia dini hingga SMP menyadari kebutuhan anak Guru. Ia memberi keringanan biaya 70% bagi anak Guru di tingkat Taman Kanak Kanak. Kalau masuk SD, pengurangan hanya 50%.

”Saya belajar dari sebuah sekolah teman, yang membebaskan biaya sekolah bagi anak Guru. Awalnya tak terasa. Tapi begitu tahun ke sekian, di mana makin banyak Guru yang punya anak usia sekolah, ternyata jumlah anak Guru cukup signifikan. Apalagi sekolah teman saya itu mengedepankan kelas kecil yang hanya berjumlah kurang dari 20 siswa per kelas. Nah ... lama-lama satu kelas isinya anak Guru semua…. Limbung juga keuangan sekolah. Belum lagi keriwehan Guru yang anaknya harus ikut menunggu jam kerja agar bisa pulang bersama.” Seru cerita bu Fatim.

Pak George, principal sekolah keren, tidak mengakomodasi kebutuhan ini. Secara prinsip, pekerjaan Guru juga sama dengan profesi lain yang menuntut profesionalitas. Tanpa bermaksud mengecilkan pendapatan Guru di sekolahnya yang hitungannya sudah jauh lebih tinggi dibanding sekolah lain, pak George menjelaskan bahwa pembayaran sekolahnya hanya bisa diakses oleh seorang pengusaha besar atau ekspatriat.

“Kalau anak Guru sekolah di sini, hmm…. saya fikir hanya akan mempersulit kehidupan mereka sendiri. Lebih baik kami memberi sedikit tambahan subsidi pendidikan anak dalam komponen gaji Guru yang sudah memilki anak usia sekolah, maksimal sampai anak ke dua. Aturan ini sudah tertulis dalam buku kepegawaian. Jadi tak muncul masalah di kemudian hari. Kalau anak Guru hanya sekedar ingin menikmati fasilitas sekolah seperti kolam renang atau playground, kami menentukan hari keluarga. Setahun dua kali lah,” jelas Pak George, ekspatriat yang fasih berbahasa Indonesia.

Kebijakan muncul bersamaan dengan kebutuhan. Ketika sekolah sudah berjalan cukup lama, dan para Guru yang ikut dalam perjuangan sekolah mulai melihat kemapanan sekolah, muncul kebutuhan menyangkut kemudahan anak Guru.

Pengelola sekolah harus berhitung dengan segala kemungkinan. Akan menjadi daya pengikat loyalitas Guru, jika anak mereka bersekolah dengan gratis atau potongan khusus. Namun jika hampir semua Guru berusia produktif, besaran subsidi sekolah yang harus dibayarkan tentu layak dicermati.

Kesadaran Diri
“Mesti disadarkan pula pada Guru, bahwa mendidik anak lain bukan berarti menerlantarkan anak sendiri meski dengan kualitas berbeda. Belajar toh bukan hanya di sekolah. Jika sekolah terus meningkatkan mutu pengajaran, hal itu juga bisa diterapkan Guru pada anak-anak mereka di rumah. Perasaan iri tak perlu dibangkitkan. Tiap anak sudah ada rejekinya.” Begitu kata alim ulama.

Makin sulit lagi jika Guru adalah sang ayah. Sepulang sekolah, tidak mungkin ayah segera mengantar pulang anak –kecuali kalau dekat. Kalau Guru perempuan, masih mending. Dia mungkin lebih luwes mengurus anaknya makan siang bersama, dan menidurkan di ruang kelas, atau memberi mainan yang cukup saat sang ibu harus rapat atau mengurus kelas. Meski tampak ribet, namun pemandangan ini seringkali lebih diterima oleh lingkungan, dibanding pemandangan seorang bapak yang di-intil anaknya saat bekerja.

Ada yang bisa bantu pak Didin? Mana yang dikedepankan? Profesionalitas, meningkatkan loyalitas Guru? Atau biarkan mengambang, hingga Guru merasa kesusahan sendiri? Duh… susah!TG

*) Tulisan ini diterbitkan pada Teachers Guide Edisi No. 09 Vol III/2009. Dapatkan hard copy di toko-toko Gramedia dan Gunung Agung sekitar Anda. Atau hubungi bagian berlangganan Hp/SMS ke 021 68458569