“Jangan lupa copy rapot dari kelas satu. Juga surat kelakuan baik dari sekolah. Lainnya, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, pas foto, dan KTP Bapak Ibu, sudah harus diserahkan saat mengembalikan formulir ya”.
Begitu persayaratan yang ditentukan oleh sebuah SMP cukup terkenal di Jawa Barat.
Di sekolah berlabel International, bahkan diminta juga copy akreditasi sekolah asal. Yang lebih canggih, ada spanduk di sebuah Rumah Sakit cukup beken di bilangan Cibubur - Depok, yang berbunyi: “Selamat datang adik-adik Sekolah XYZ disamarkan-red) di RS ini untuk melakukan medical chek up”. Rupanya, Sekolah XYZ menetapkan persyaratan tambahan untuk siswa baru, yakni tes kesehatan. Dikerjasamakan dengan sebuah rumah sakit. Sebuah kolusi atau kerja sama? Terserah Anda memaknainya. Berapa uang tes yang dibayarkan? Tak ada jaminan anak diterima. Seleksi penerimaan siswa baru yang makin ‘centil’ saja.
Untuk apa ya kira-kira syarat berupa kertas-kertas dokumen itu? Bukankah sekolah seharusnya melakukan asesmen dan menilai performa anak saat ini, agar tetap up to date?
“Menurut saya, data itu hanya akan menambah tebal tumpukan arsip. Sekolah kami praktis-praktis saja. Yang penting saat wawancara dengan orang tua, kami menggali lebih dalam. Jika didapat komitmen dan kesamaan visi, cukup alasan menerima calon siswa itu,” jelas Bu Terry dari sebuah SMP Plus.
“Menuh-menuhin lemari arsip!” ungkap Bu Sisi, kepala sekolah SMP swasta. “Simpel simpel saja. Bukan berarti mudah. Apa kita mau melihat proses ke belakang? Yang tahu ‘kan guru SD-nya. Kita lihat saja performa saat ini. Kita jalan ke depan. Memang perlu merunut sejarah si anak. Tapi ini terbatas untuk siswa dengan kebutuhan khusus saja,” demikian alasan bu Sisi.
BAGAIMANA SEKOLAH ANDA?
Tergantung mau melihat dari sisi mana. Dengan kacamata positif, kita akan mengesahkan alasan yang cukup masuk akal, bahwa persyaratan siswa baru jenjang SMP atau SMA kini banyak yang meminta data diri sejak anak usia dini.
“Sebagai sekolah yang mulai banyak siswa, kami tak mampu menseleksi satu - persatu dengan cermat. Data diri anak akan membantu penelusuran pencapaian masa lalu, konsistenkah? Fluktuatifkah? Nilai rapor akan membantu kami menelusuri minat dan bakat serta potensi akademis. Semua data akan kami sampaikan ke bagian kependidikan dan kesiswaan, untuk dicocokkan dengan hasil testing,” papar pak Adnan, ketua bagian pendaftaran sebuah SMP ngetop.
Muharani Meisara, principal Sekolah Mutiara Bunda di Bandung memberi penguatan pada alasan di atas. Ada tiga hal yang harus dicermati. Apakah surat-surat itu bagian dari persyaratan semata, bagian dari tahapan seleksi, atau bagian dari asesmen? Yang paling tepat tentu saja menjadi bagian dari seleksi, dan bukan kelengkapan administratif. Sekolah lanjutan setingkat SMP atau SMA mestinya menerima siswa baru bukan dari hasil Ujian Nasional saja, melainkan secara komprehensif melihat dari berbagai laporan sebelumnya.
Secara lebih khusus, ada juga permintaan laporan per-bidang studi. Ini biasanya muncul setelah terlihat potensi calon siswa yang menonjol, atau sebaliknya melihat kelemahan di materi tertentu.
Data tertulis itu memang bisa diterjemahkan macam-macam. Namun jangan menjadi stigma atau labeling jika melihat data siswa selama SD lalu memutuskan: “Ooo … kamu tak boleh masuk sekolah ini, karena masa lalu yang buruk!”. Ini kan subyektif. Pada kasus ini, asesmen terbaru mestinya lebih diperhatikan.
Ria Natalisa, praktisi pendidikan, melihat berbagai persyaratan administratif sekolah yang mensyaratkan ‘ini itu’ sebagai sebuah ‘kecentilan’.
“Saya lihat, kalau sekolah sudah tampak shiny, ada gairah untuk lebih menunjukkan penghargaan proses. Bahayanya, sekolah tersebut hanya mengumpulkan data statistik. Keperluannya masih sangat pragmatis. Lebih bahaya lagi, kalau data statistik itu dipakai sebagai bahan pembuat kesimpulan. Lantas muncul pendapat, lulusan sekolah A lebih buruk daripada sekolah B. Seolah cermat, padahal sekedar kolektif data. Apalagi jika sekolah sebelumnya tak melakukan penilaian anak secara komprehensif. Copy paste lagi,” tutur Lisa, yang men-de schooling kedua putranya, yang pernah menerima rapor dengan narasi atas nama teman sekelasnya. “Guru melakukan copy paste. Ini fatal!” keluhnya lagi.
Inilah sulitnya sistem di negeri kita. Masih belum berpihak pada pemerdekaan anak. Mestinya dari kelas 6 ke 7 (SMP) itu sistemnya naik kelas. Akhirnya, persoalan seleksi siswa semau mereka sendiri. Ikut trend, mengejar merek.
Munif Chatib, penulis buku ‘Sekolahnya Manusia’ menandaskan, the best input (calon siswa sebagai input), harus diartikan jika sekolah itu memilih siswa yang masuk dengan tes kognitif. Ada yang lulus, pasti ada yang gagal. Berbeda dengan yang ingin mendapat data sebanyak-banyaknya dari calon siswa. Yang penting, data itu tak dipakai sebagai ALAT TES.
Lantas, bagaimana reaksi orang tua? “Ah ikuti saja lah, yang penting anak saya bisa masuk sekolah itu. Memang agak aneh sih, bikin surat kelakuan baik segala, kayak mau cari kerja. Formatnya juga seperti SKKB yang dikeluarkan kepolisian itu,” urai Mama Citra, yang putrinya akan masuk SMP berarsitektur minimalis .
Kita sebagai praktisi pendidikan, coba lebih cermat melihat masalah ini sebagai fenomena. Plus-minus dan tujuannya mesti bermakna. Semua harus dikembalikan untuk pemerdekaan anak.
Romo Mangun, dalam Catatan Separuh Perjalanan SDK Eksperimen Mangunan menyatakan: “… Gejala-gejala berubah sangat cepat. Banyak hal dalam tempo cepat berubah menjadi out of date. Banyak hal tak terduga muncul bagaikan meteor atau supernova. Maka kearifan: ‘jangan demi siap pakai’ harus dipertahankan mati-matian. Mitra didik mesti siap dan cukup dibekali sesuatu yang memekarkan diri, serta kepribadian menghadapi perubahan mendadak dan goncangan ….”
Bukan di persyaratan yang menentukan ketercapaian pembelajaran. Proses yang berkelanjutan akan membuktikan, bahwa sekolah yang unggul adalah the best process, bukan the best input. Setuju? TG.
Tulisan ini diterbitkan dalam Majalah Teachers Guide edisi No. 10/Tahun ke IV/ 2010. Dapatkan di counter Gramedia/Gunung Agung, atau di komunitas-komunitas guru. Kehabisan? Hubungi Sirkulasi di 0812 824 22801, atau di Fleksi (021) 684 58569. Terima kasih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar